Sejumlah Wakil Rakyat Diperiksa Kejatisu. GMNI Medan : Krisis Moral Politik

 

Gambar : Sejumlah Wakil Rakyat Diperiksa Kejatisu. GMNI Medan : Krisis Moral Politik. Lidinews.id

Sumatera Utara, Medan, Lidinews.id - Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Medan menyoroti pemeriksaan sejumlah wakil rakyat di Kota Medan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terkait dugaan tindak pidana pemerasan terhadap pengusaha.

GMNI Medan menilai peristiwa ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan kemunduran moral politik di tengah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Ketua DPC GMNI Medan, Julpadli Simamora, menyatakan bahwa wakil rakyat seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan amanat rakyat, bukan justru terjerat persoalan hukum yang merusak marwah lembaga politik.

“Ketika wakil rakyat dipanggil dan diperiksa dalam kasus pemerasan terhadap rakyatnya sendiri, hal itu menunjukkan adanya krisis integritas dan kemunduran moral politik. Padahal rakyat menitipkan harapan untuk diperjuangkan, bukan untuk disalahgunakan,” Ucapnya.

Menurut Bung Mora sapaan akrabnya, praktik tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik menandakan adanya pengkhianatan terhadap nilai-nilai Pancasila dan cita-cita demokrasi kerakyatan. Ia, menilai bahwa fenomena ini adalah bagian dari kegagalan sistem politik yang masih memberi ruang bagi oligarki, kepentingan pribadi, dan lemahnya kontrol etika dalam berpolitik.

Masih Bung Mora, Krisis moral politik inilah yang membuat isu “Bubarkan DPR” kembali menggema di ruang publik. Seruan tersebut bukan sekadar ekspresi emosional masyarakat, melainkan kritik tajam terhadap kegagalan lembaga legislatif dalam menjalankan mandat rakyat. Menurutnya, gelombang ketidakpercayaan ini harus dipahami sebagai peringatan keras bahwa legitimasi kekuasaan hanya dapat bertahan bila berpijak pada kepentingan rakyat, bukan pada praktik rente politik.

Lebih jauh, GMNI Medan menilai persoalan ini akan membawa dampak sosial yang serius. Masyarakat yang terus dikhianati oleh elit politik akan kehilangan kepercayaan pada sistem demokrasi. Hilangnya kepercayaan publik dapat berujung pada apatisme politik, bahkan membuka ruang bagi lahirnya kekuatan-kekuatan anti demokrasi.

Untuk itu, GMNI Medan mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, transparan, dan konsisten dalam mengusut kasus dugaan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk dugaan tindak pidana sejumlah wakil rakyat di Kota Medan. Selain itu, ia juga meminta partai politik untuk melakukan kaderisasi secara serius terhadap kader-kadernya agar tidak menjadikan politik sebagai jalan memperkaya diri.

“Politik harus kembali pada hakekatnya, yakni alat perjuangan untuk kesejahteraan rakyat. Bukan alat memperdagangkan kebijakan. Kami menyerukan agar moral politik dibangun di atas fondasi keberpihakan kepada kaum marhaen, kaum kecil, dan seluruh rakyat tertindas,” tegas Bung Mora.

GMNI Medan menegaskan bahwa perlawanan terhadap pelaku tindak pidana adalah bagian dari perjuangan Ideologis untuk menghadirkan politik yang bersih, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat.

Editor : Arjuna H T Munthe